memberitakan secara cerdas dan berimbang

Masyarakat Koto VII, berikan lahan 13,5 ha untuk kawasan pasar

0 467

SIJUNJUNG,Media cerdas.com. Mengantisipasi persoalan yang muncul disaat pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat.

Bappeda Sijunjung giat turun di tengah-tengah masyarakat, melakukan sosialisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Jum’at (24/11),Kepala Bappeda Sijunjung, Febrizal Anshori,SH,Msi didampingi Staf Sub Bid Tata Ruang, Okta Yendra Putra.M.Eng, kembali melakukan Sosialisasi RDTR di Kecamatan Koto VII, tepatnya di Nagari Palaluar, Tanjung Ampalu.

Sosialisasi ini dihadiri oleh Ninik mamak dan tokoh masyarakat, juga Veri Satria yaitu Camat Koto VII, serta walinagari Palaluar.

Sosialisasi ini terlihat berjalan sangat baik dan sukses, pasalnya 13,5 Ha, lahan tanah yang direncanakan atau diperuntukan pembangunan kawasan pasar di daerah Sumpadang Nagari Palaluar, Tanjung Ampalu, kecamatan Koto VII, disetujui ninik mamak setempat.

Ini sungguh sebuah keberhasilan yang luar biasa, sebab rencana ini disambut positif oleh ninik mamak dan masyarakat setempat.

Disamping mendukung sepenuhnya masyarakat setempat juga menginginkan penataan tata ruang ini segera terwujud dan sesuai dengan yang di rencanakan.

Kepala Bappeda Sijunjung, Febrizal Anshori, menyampaikan,” Ini adalah suatu langkah yang diambil pemerintah Sijunjung, melalui Bappeda, karena selama ini persoalan yang muncul ditengah masyarakat adalah , persoalan sengketa lahan tanah antara pemerintah dengan masyarakat, terkait pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat.

Seringkali terbengkalainya sebuah proyek kegiatan pemerintah disebabkan dikarenakan persoalan lahan tanah yang tidak ada kesepakatan dalam pemakaiannya oleh pemerntah setempat, akhirnya perselisian itu berlarut-larut.

Ditambahkan,” Rencana Ditail Tata Ruang ( RDTR) di kecamatan Koto VII,Tanjung Ampalu ini, merupakan penataan ruang yang nantinya berupa peraturan daerah yang akan di ajukan ke DPRD , Ini dalam tahapannya masih panjang mungkin di tahun 2018 nanti,” ucapnya.

“Sebenarnya sosialisasi ini dilakukan adalah untuk mengantisipasi betapa sulitnya nanti untuk mengeksekusi sebuah lahan untuk lokasi kawasan pasar ,” ungkapnya.

“Dan ini jauh dari awal kita coba bersosialisasi dengan masyarakat dengan duduk bersama untuk mencari kata mufakat.

Sehingga perda di tetapkan dan tidak ada lagi pembangunan yang tidak bisa di laksanakan, hal ini juga mengingat untuk merubah perda RDTR itu membutuhkan waktu 5 tahun,” ulasnya lagi. (Aciak)

Komentar Facebook
error: Konten Di Proteksi