memberitakan secara cerdas dan berimbang

PDI-P gugat KPUD ke Bawaslu Sijunjung

434

Sijunjung,mediacerdas.com__ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kabupaten Sijunjung, laporkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat ke Bawaslu Sijunjung.

Laporan ini disampaikan langsung oleh ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Sijunjung, H.Anas Apan, terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPUD setempat.

Akhirnya laporan ini berujung kepada sidang penetapan pendahuluan pelanggaran administrasi pada tahap pendaftaran ,pemeriksaan, verifikasi faktual dan penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang, di kantor Bawaslu setempat.

Sidang perdana ini dengan agenda pembacaan pokok-pokok perkara serta menyatakan bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPUD Sijunjung seperti yang dilaporkan oleh pelapor dapat diterima karena telah memenuhi syarat yang berlaku.

Dugaan pelanggaran seperti yang ditudingkan oleh ,H.Anas Apan selaku Ketua DPC (PDI-P) atau selaku pelapor, kepada terlapor yaitu KPUD Sijunjung ini digelar oleh Bawaslu kabupaten Sijunjung, Rabu (27/12) dengan nomor registrasi 001/ADM/BWSL-PROV.SB-09?PEMILU/XII/2017.

Sidang ini terbuka untuk umum, dan dipimpin langsung oleh ketua Bawaslu kabupaten Sijunjung, yaitu Agus Hutrial Tatul, selaku ketua majelis, didampingi oleh Juni Wandri dan Riki Minarsah sebagai anggota Majelis, kemudian asisten pemeriksa Agusman dan Legi Septiadi Saputro, serta sekretaris pemeriksa Nasio, selanjutnya notulensi Adri Jon Reno.

Sidang ini juga dihadiri oleh Komisioner Bawaslu provinsi Sumatera Barat bidang sengketa pemilu yaitu, Alni

Dari imformasi yang dihimpun, persoalan sengketa pemilu ini, berawal ketika tim verifikasi faktual dari KPUD kabupaten Sijunjung, turun kelapangan mengecek Kartu Tanda Anggota (KTA) anggota partai yang telah didaftarkan ke KPUD setempat.

Maka ditemukanlah oleh tim verifikasi tersebut salah seorang warga yang memiliki KTA partai ganda, seorang tersebut disamping memiliki, KTA dari partai PDI-P , ia juga memiliki KTA dari partai Perindo
.
Nah dengan temuan tim verifikasi dari KPUD tersebut, partai PDI-P kabupaten Sijunjung, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Pasalnya menurut KPUD, pernyataan TMS tersebut diberikan kepada PDI-P ,setelah orang yang bersangkutan, menandatangani surat pernyataan, bahwa ia tidak menjadi anggota atau kader dari partai yang ditudingkan ke dia.

“Saya tidak pernah menjadi anggota atau kader, artinya tidak dari satupun partai yang ditudingkan tersebut,” tegasnya, kepada petugas verifikasi dari KPUD Sijunjung.

Dengan demikian partai PDI-P, kurang satu orang dan dinyatakan TMS, karena PDI-P tersebut, mengajukan anggotanya secara pas-pasan.

Merasa tidak senang dengan pernyataan KPUD tersebut, hal inipun diprotes oleh ketua DPC PDI-P kabupaten Sijunjung, H.Anas Apan.

H.Anas Apan merasa keberatan sekali dengan pernyataan TMS yang diberikan oleh KPUD Sijunjung terhadap PDIP yang ia ketuai selama ini.

Padahal menurut H.Anas Apan, partai PDI-P telah dinyatakan lolos ditingkat pusat,

Sehingga protes ini dilayangkan kepada Bawaslu kabupaten Sijunjung, beberapa hari setelah kejadian, dengan tujuan menggugat KPUD atas pernyataannya tersebut

Menurut versinya H.Anas Apan, kepada mediacerdas.com usai acara sidang tersebut, mengatakan,” KPUD kabupaten Sijunjung, telah menintervensi anggotanya tersebut di lapangan, sehingga anggota tersebut, menolak mengatakan bahwa ia adalah anggota PDI-P, padahal ia telah memiliki KTA PDI-P sejak dulunya, tetapi ia tidak pernah menunjukan KTA perindo kepada tim verifikator seperti yang ditudingkan KPUD,”ungkapnya.

Ditambahkan,” kesalahan lain yang dilakukan KPU adalah, Tim verifikator KPU datang pada malam hari, hal ini membuat bingung anggota PDI-P yang akan di verifikasi, dan kemudian terdapat kesalahan mengimput data antara KTA dengan nomor KTP dari berkas yang diserahkan kepada KPU setempat, imbuh, H.Anas Apan.

“Yang jelas perkaranya sekarang sudah ditangan bawaslu, dan ini baru sidang perdana, pembacaan pokok perkara, artinya laporan dari PDI-P sudah diterima, dan ditindak lanjuti, kita tunggu saja sidang selanjutnya, dengan menghadirkan saksi-saksi,” ujar salah seorang yang berada di Bawaslu tersebut.

Kemudian Agus Hutrial Tatul, selaku ketua majelis menutup sidang ini dengan agenda selanjutnya sidang ini dilanjutkan Rabu (3/1) minggu depan. (aciak)

Komentar Facebook
error: Konten Di Proteksi