memberitakan secara cerdas dan berimbang

KPUD Sijunjung Tidak Terbukti Melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Dari sidang pelanggaran administrasi pemilu di Sijunjung

162

Sijunjung,mediacerdas.com__ Bawaslu kabupaten Sijunjung, menyatakan bahwa KPUD kabupaten Sijunjung,  tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum, Kamis (11/1).

Putusan ini disampaikan oleh Majelis Bawaslu Kabupaten Sijunjung, dalam sidang putusan perkara dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh KPUD setempat, seperti yang dilaporkan oleh PDI-P Sijunjung kepada Bawaslu pada Rabu (20/12) yang lalu.

Majelis yang diketuai oleh Agus Hutrial Tatul  serta anggota Juni Wandri dan Riki Minarsah, berpendapat bahwa tidak ada bukti yang menguatkan bahwa ada pelanggaran administrasi pemilu dan juga tidak ada intimidasi dari tim verifikasi faktual terhadap anggota atau kader PDI-P tersebut.

Dengan demikian beberapa orang yang menurut PDI-P setempat memenuhi syarat, tetap dinyatakan KPUD Sijunjung TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

Sidang ini  terlihat berjalan aman tertib dan lancar, walaupun dihadiri banyak pengunjung dari kabupaten/kota lainnya.

Menanggapi keputusan Majelis Bawaslu   tersebut, Ketua DPC PDI-P Sijunjung H.Anas Apan, kepada mediacerdas.com mengatakan,” Putusan ini kita pelajari dahulu, dan kita musyawarahkan ditingkat Dewan Pimpinan Cabang, kemudian kita laporkan ke Dewan Pimpinan Pusat, setelah itu baru tahu tindakan apa yang harus kita ambil,” ujarnya.

Berbeda dengan KPUD Sijunjung, Didi Cahyadi Ningrat, kepada mediacerdas.com  menyampaikan ,” Putusan ini tadi kan sudah dibacakan, bahwa kita tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu, seperti yang dituduhkan,” ucapnya.

“ Yang jelas dari proses kejadian ini, banyak yang bisa diambil hikmahnya dan pembelajarannya, bahwa mungkin selama ini, ada sengketa atau pelanggaran pemilu yang  diam saja karena tidak tau prosedur untuk menindak lanjutinya, tetapi sekarang kita sudah bisa melihat bahwa sebuah pelanggaran administrasi atau sengketa pemilu, bisa diproses melalui prosedurnya, dan bisa saja  berujung pada sidang di Bawaslu,” ujar, salah seorang pengunjung kepada mediacerdas.com. (Aciak)

Komentar Facebook