memberitakan secara cerdas dan berimbang

Sidang Perkara Pelanggaran Administrasi Pemilu Di Sijunjung Kedua Belah Pihak Masih Bersikukuh

Sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu di Bawaslu Sijunjung

303

Sijunjung,mediacerdas.com__  Sidang perkara sengketa dugaan pelanggaran administrasi pemilu di Bawaslu Sijunjung, Senen (8/1) berjalan aman dan tertib.

Sidang kali ini adalah dengan agenda, penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak yang berperkara.

Kedua belah pihak terlihat lengkap hadir, baik itu dari DPC PDI-P Sijunjung, maupun dari KPUD setempat.

Dari beberapa sidang yang telah digelar di Bawaslu ini, DPC PDI-P Sijunjung  sebagai pelapor, tetap mengatakan, PDI-P telah memenuhi syarat (MS).

Mengenai pernyataan KPUD tentang tidak memenuhi syarat (TMS) itu terjadi karena adanya intimidasi dari tim verifikasi faktual, terhadap anggota PDI-P, ” ujar H.Anas Apan.

Dalam sidang ini PDI-P tetap menyimpulkan  bahwa,” Dalam rangka memperjuangan hak-hak konstitusi rakyat , PDIP Sijunjung, sesuai dengan laporan bahwa Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang dinyatakan oleh KPUD setempat, terhadap saksi ,Muhammad Syukri, Nisrawati dan Reni Susanti, bukanlah TMS seperti yang dinyatakan  KPUD, tetapi malahan sebaliknya yaitu Memenuhi Syarat”.

Ditambahkan,” Dari fakta persidangan, KPUD Sijunjung tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan KTA ganda seperti yang disampaikan, artinya KPUD Sijunjung tidak bisa menunjukan KTA dari partai lain,” tegasnya.

Kemudian DPC PDI-P Sijunjung, memohon kepada Majelis agar dapat menjatuhkan putusan bahwa saksi-saksi tersebut adalah telah memenuhi syarat (MS).

Begitu juga dengan KPUD Sijunjung, tetap pada apa yang disampaikan sebelumnya, bahwa,” apa dilaporkan oleh DPC PDI-P terhadap KPUD Sijunjung adalah tidak benar dan tidak terbukti adanya unsur-unsur penekanan dan intimidasi dalam proses verifikasi faktual kegandaan yang dilakukan  oleh tim verifikasi KPUD Sijunjung terhadap dua orang saksi tersebut.

Selanjutnya bahwa proses verifikasi yang dilakukan oleh KPUD Sijunjung, sudah memenuhi aturan  dan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak terbukti secara materil dan substantif melakukan pelanggaran administratif  seperti yang dituduhkan pelapor.

Dengan demikian KPUD Sijunjung menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Bawaslu setempat.

Sidang ini ditunda Kamis (11/1) depan dengan agenda Putusan.  (aciak)

Komentar Facebook
error: Konten Di Proteksi