memberitakan secara cerdas dan berimbang

Liku-Liku Perjalanan Kebijakan tentang TPP Guru SD di Sijunjung Berakhir di DPRD Setempat.

489

Sijunjung,mediacerdas.com___  Diduga berawal dari kurangnya disosialisasikan Perbup No 33 tahun 2017, kepada guru-guru SD di Sijunjung, baik itu guru-guru yang bersertifikasi maupun yang tidak atau nonsertifikasi, sehingga  guru-guru ini menjadi kaget dan “buncah” dengan keberadaan Perbup No 33 tahun 2017 tersebut.

Pasalnya, guru-guru sertifikasi ini, yang sebelumnya menerima Tunjada (TPP) sekarang tidak lagi ia terima, begitu juga dengan non sertifikasi, sebelumnya menerima Tunjada (TPP) itu lebih, sekarang hanya menerima kecil sekitar Rp 100 ribu sampai dengan Rp.150 ribu/bulan, sesuai dengan golongannya masing-masing.

Anehnya lagi, ini baru diketahui oleh guru-guru akhir bulan Februari 2018, walaupun ada beberapa orang guru yang sudah mengetahuinya, tetapi belum begitu membuat “buncah”.

Kenapa baru akhir bulan Februari diketahui, karena biasanya tunjada itu diberikan pada akhir bulan tersebut, padahal Perbup No 33 tahun 2017 tersebut, telah diundangkan pada Januari 2018.

Persoalan dihapusnya Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru-guru SD yang bersertifikasi dan minimnya TPP yang diterima oleh guru-guru non sertifikasi sesuai dengan Perbup No 33 tahun 2017, berujung di rapat kerja Komisi I DPRD setempat, Kamis (1/3/2018).

Didalam rapat kerja dengan Komisi I DPRD ini atas nama Pemkab yaitu, Asisten I bupati, kabag hukum, BKPSDM, BKAD dan Disdikbud,menjelaskan secara rinci mulai dari latar belakang Perbup No 33 tahun 2017 ini dirancang sampai dengan diundangkannya pada Januari 2018 yang lalu.

Irwandi, Asisten I bupati Sijunjung berharap,” dalam rapat ini ada masukan-masukan dan solusi-solusi dalam pembahasan untuk merevisi perbup no 33 tahun 2017, dari anggota Komisi I DPRD yang hadir ini hendaknya,” ucapnya.

Dikatakan lagi,”Bahwa saat ini bupati Sijunjung, telah memerintahkan untuk membentuk tim dalam merevisi perbup ini,” imbuhnya.

Usai penyampaian Asisten I ini, kemudian, Musprianti dari BKPSDM kabupaten Sijunjung juga menjelaskan tentang bagaimana lahirnya perbup no 33 tahun 2017 tersebut, dan juga latar belakang pemberian TPP bagi ASN di pemkab Sijunjung.

Lebih jauh disampaikan,” Pemberian TPP ini dasarnya adalah UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, kemudian Permendagri No 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, selanjutnya Keputusan Bupati Sijunjung No 188.45/381/Kpts-bupati -2017, tanggal 16 Agustus 2017 , dan juga ada Surat KPK-RI No:B 6497/Ksp-01/10/09-2017, tentang progres realisasi rencana program pemberantasan korupsi terintegrasi pemerintahan kabupaten Sijunjung tahun 2017,” ucapnya.

Adapun tujuan dan maksud pemberian TPP ini, lebih jauh disampaikan oleh Musprianti,” diharapkan supaya dapat meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan disiplin dan juga dengan maksud meningkatkan kesejahteraan pegawai,” katanya.

Disisi lain dapat dikatakan bahwa,” Pemerintah dapat memberikan tambahan ini pada pegawai negeri sipil, berdasarkan prestasi kerja dan kemampuan keuangan daerah tersebut,” ucapnya.

Yang jelas aturan pemberian TPP ini, diatur oleh peraturan kepala daerah, mengacu kepada surat dari KPK-RI bahwa setiap Kepala Daerah wajib memberikan tunjangan terhadap PNS yang berbasis kinerja mulai tahun 2018 ini.

Berangkat dari ini semua, maka pihak pemkab Sijunjung pun segera menyelesaikan konsep-konsep aturan tentang pemberian TPP yang akan disampaikan kembali kepada KPK-RI, bulan Oktober 2017 yang lalu, yang realisasiya menghapuskan secara penuh, sistem honororium yang berupa honor kegiatan dan mengalihkannya ke TPP, melakukan sistem pengajian tunggal, dimana pegawai yang telah menerima TPP, tidak lagi menerima tunjangan penghasilan dalam bentuk lainnya, seperti tunjangan profesi, tunjangan umum dan semacamnya, untuk itu pegawai dapat memilih salah satu dari tunjangan tersebut.

Dari desakan ini semua, maka bulan Desember 2017 yang lalu, pemkab Sijunjung diminta telah harus memiliki peraturan kepala daerah terkait dengan TPP, dan ini tidak bisa diulur-ulur lagi.

Jadi untuk menyingkapi surat KPK tersebut, dilakukanlah study banding  oleh tim ke beberapa daerah, seperti ke Pessel dan Padang Pariaman,  kemudian selanjutnya dilakukanlah rapat secara marathon, mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember untuk membahas pemberian TPP ini, dan akhirnya keluarlah Peraturan Bupati No 33 tahun 2017, selanjutnya Perbup ini telah diundangkan dan disosialisikan serta dilaksanakan mulai Januari 2018.

Intinya pembuatan Perbup ini memang penuh kehati-hatian artinya dalam hal ini pihak pemkab tidak ingin terlibat dalam persoalan ini nantinya, misalnya sampai terkait dengan penegak hukum, karena dianggap telah melanggar aturan, sesuai dengan undang-undang anti korupsi.

Kemudian sebulan belakangan mulailah gejolak ini muncul yang kian hari tambah bergejolak yakninya pada tingkat guru-guru SD yang ada di Sijunjung

Gejolak ini sehubungan dengan TPP pada guru non sertifikasi dan juga  terkait dihapuskannya TPP pada guru sertifikasi.

Pemerintah kabupaten Sijunjung, sepertinya juga tidak mau diam dengan gejolak yang muncul ditengah-tengah guru SD di Sijunjung ini.

Pada Senen (26/2/2018) yang lalu, pihak pemkab Sijunjung yang terdiri dari Asisten I,Kabag Hukum, BKPSDM, dan Disdikbud, langsung terbang melakukan konsultasi dengan KPK-RI di Jakarta, yang jelas konsultasi ini terkait dengan pemberian TPP terhadap guru-guru SD ini.

Hasil konsultasi Pemkab Sijunjung ke KPK ini membawa angin segar terhadap guru-guru non sertifikasi, tetapi tidak bagi guru-guru yang bersertifikasi.

“Sepertinya KPK-RI memberi sinyal yang positif bagi guru-guru non sertifikasi, artinya tambahan penghasilan (Tamsil) dari APBN boleh diberikan ditambah TPP dari APBD, ini hanya menambah selisih dari akumulasi TPP pegawai dari semua golongan, tetapi ini harus melihat kemampuan keuangan daerah,” ujar Wandri Fahrizal kabag Hukum pemkab Sijunjung.

Apa yang disampaikan oleh Wandri Fahrizal ini dipertegas oleh Asisten I Irwandi,” Apabila telah menerima tunjangan profesi tidak boleh lagi menerima TPP, ini disampaikan tegas oleh KPK, artinya mereka harus memilih salah satu tunjangan profesi atau TPP, karena menurut mereka seharusnya pemerintah pusat yang memikirkan daerah ini, namun karena pemerintah pusat tidak memiliki anggaran yang cukup untuk ini  maka indek keseluruhan masing-masing daerah untuk menerapkan TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.

Maka surat dari KPK-RI itu sangat tegas, artinya bagi yang sudah menerima tunjangan profesi memang tidak dibolehkan lagi, namun bagi guru non sertifikasi masih ada peluang disesuaikan angkanya, dengan kemampuan keuangan daerah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sijunjung, Ramler.SH.MM, mengatakan bahwa,” Guru yang tidak menerima sertifikasi di Sijunjung, golongan IV (empat) ada sebanyak 31 orang, golongan III (tiga) sebanyak 345 orang, dan golongan II (dua) sebanyak 145 orang, inilah nonsertifikasi, kemudian ditambah guru pamong di SKB sebanyak 6 orang, serta penilik 7 orang.

Sebagai gambarannya, kata, Ramler,”Guru-guru tersebut ada yang menerima Tambahan Penghasilan (Tamsil), disini masing-masing guru itu ada menerima Rp.250 ribu, dari dana APBN, kemudian dari APBD sesuai dengan Perbup No 33 tahun 2017, disana berbunyi, untuk golongan IV (empat) ditambah Rp.150 ribu, untuk golongan III (tiga) ditambah Rp.175 ribu, dan untuk golongan II (dua) Rp.125 ribu, disini saja sudah mulai terlihat jika kita bandingkan dengan pejabat fungsional , memang jauh sekali bedanya,” ujar Ramler.

Contohnya saja digolongan IV (empat) pegawai fungsional menerima sebesar Rp, 1 juta,119 ribu, sedangkan guru non sertifikasi golongan IV (empat) menerima TPP sebesar Rp.150 ribu ditambah (tamsil) sebesar Rp.400 ribu, totalnya cuma sebesar Rp.550 ribu, lebih miris lagi, golongan I di fungsional umum, dia menerima Rp.610 ribu,” terang, Ramler, melihat kondisi guru-gurunya di Ranah Lansek Manih ini.

Terkait dengan angka-angka ini , Doni Mirawandi dari BKAD Sijunjung, menjelaskan,” Berdasarkan surat KPK-RI, dalam penyusunan anggaran, metode yang diambil adalah tunjangan daerah yang telah dianggarkan tahun-tahun sebelum yaitu ditambahkan dengan jumlah honor yang ada pada kondisi anggaran tahun 2017.

Jadi semulanya tunjada tersebut sebelumnya ditambah dengan honor yang telah ada ditahun lalu itulah menjadi sebuah formula anggaran untuk TPP, angka yang diperoleh saat itu adalah angka 47 miliar.

Kemudian ini formulasikan menjadi TPP berdasarkan kriteria, seperti berdasarkan beban kerja, kemudian ada yang berdasarkan kondisi kerja, ada juga berdasarkan kelangkaan profesi dan ada yang berdasarkan pengelolaan keuangan, seperti contoh,KPA,PPTK dan lainnya.

Jadi angka untuk guru ini sebenarnya bukan tidak memperoleh, hanya saja di tahun 2018, kalau dibandingkan dengan tahun 2017 , karena ada dua penghasilan yang diterima dalam satu bulan, maka secara penerimaan teknisnya angka yang diterima  guru memang mengalami penurunan.

Dari rapat  Komisi I DPRD Sijunjung dengan Pemerintah Kabupaten setempat, terkait  TPP guru-guru SD di Sijunjung, maka disampaikanlah tiga alternatif atau tiga opsi.

Opsi pertama  : Tambahan Penghasilan (Tamsil) + TPP guru non sertifikasi, sehingga hasilnya sama dengan TPP pejabat fungsional umum pergolongan, contoh Guru golongan III non sertifikasi, Rp.250 ribu + Rp.767 ribu = Rp.1.017 juta (sama dengan pejabat fungsional golongan III) sebelumnya TPP guru non sertifikasi golongan III hanya Rp.125 ribu.

Kemudian opsi kedua : Tamsil + TPP guru, artinya Rp.250 ribu + Rp.500 ribu sampai dengan Rp.600 ribu bervariasi sesuai golongan.

Dan opsi yang ketiga : Tamsil + Tunjada lama.

Setelah melihat tiga opsi ini maka pihak DPRD dari Komisi I bersama Pemkab setempat menyetujui, opsi yang pertama untuk dimasukan dalam revisi Perbup No 33 tahun 2017. (aciak)

Komentar Facebook
error: Konten Di Proteksi