memberitakan secara cerdas dan berimbang

Data Penerima Bantuan PKH di Sijunjung Dituding Tidak Akurat.

Pasalnya masih banyak masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan tersebut, sementara BPS setempat, dikatakan pihak yang lebih bertanggung jawab dengan data PKH ini.

114

Sijunjung,mediacerdas.com___ Dari penelusuran serta imformasi dan data yang dihimpun mediacerdas.com dilapangan, masih banyak terdapat warga kabupaten Sijunjung yang protes karena tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) padahal mereka masih bisa dikategorikan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dedi Kurnia, (29 th) salah seorang warga Sumpur Kudus, kepada mediacerdas.com. menyampaikan,” Kenapa masih ada orang yang sangat mampu dalam kehidupannya yang menerima bantuan PKH tersebut,” ujarnya.

Kemudian dikatakan lagi bahwa,” Memang sangat ironis, dalam penerimaan bantuan PKH ini, masih ada beberapa warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang seharusnya tak layak menerima tetapi tetap saja menerima bantuan tersebut, “ ungkap, Dedi Kurnia, kepada mediacerdas.com.

Kesenjangan-kesenjangan sosial ini pun muncul setelah beberapa orang warga melakukan protes ke pihak kenagarian di mana mereka tinggal.

Seperti dinagari Sijunjung contohnya, hal ini dituturkan oleh Sekretaris Nagari Sijunjung sendiri yaitu, Rajilis, kepada mediacerdas.com. ia mengatakan,” Sering kali warga kita ini datang kekantor walinagari, menanyakan kenapa mereka tidak masuk dalam penerima bantuan PKH, atau bantuan lainnya, kemudian ada juga yang protes kenapa tidak dapat Kartu Indonesia Sehat (KIS), dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat seperti ini, kita sering jawab bahwa, tugas kita di Pemerintahan Nagari hanya memberikan surat undangan kepada penerima, sesuai dengan daftar nama yang diberikan oleh pihak BPJS kepada pihak nagari,”ungkapnya.

Ditambahkan,”Pemerintahan Nagari tidak pernah mendata siapa-siapa yang berhak menerima bantuan tersebut, tetapi kita hanya menerima daftar penerima bantuan tersebut dari pihak Badan Pusat Statistik (BPS),” tegasnya.

Disisi lain banyak pihak mengatakan bahwa mereka merasa lebih berhak menerima bantuan PKH tersebut, “mereka juga merasa lebih pantas menerima, daripada orang-orang yang sedang menerima saat ini,” protesnya.

Memang kecemburuan sosial itu mulai muncul ketika masyarakat lainnya melihat langsung ada beberapa orang warga yang memakai kalung dan anting emas, dan benda berharga lainnya, saat menerima bantuan program PKH tersebut, dilokasi penerimaan.

“Apakah yang memakai kalung dan anting emas itu yang dikatakan miskin,” ujar, salah seorang warga Lubuok Tarok, kepada mediacerdas.com.

Ketika ditelusuri dan ditanya kepada beberapa masyarakat masih banyak persoalan yang muncul ditengah-tengah masyarakat yang muncul, sehubungan dengan masyarakat miskin, khususnya penerima bantuan PKH tersebut.
Sehubungan dengan hal ini, ketika dikomfirmasikan kepada Dinas Sosial dan P3A kabupaten Sijunjung, Yendri,SH,MH, kabid Linjamsos , mengatakan,” Tugas kita dari pihak Dinas Sosial dan P3A, hanya mengawasi bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang disalurkan melalui Bank Mandiri, Kemudian terkait dengan data-data penerima, pihak Dinas Sosial dan P3A, tidak tahu menahu dan tidak terlibat sama sekali, mengenai data tersebut yang lebih berwenang adalah pihak BPS,”ujarnya.

Hampir seluruh pihak menyatakan pihak BPS lah yang lebih bertanggung jawab dalam mendata orang – orang miskin KPM untuk menerima bantuan dari program PKH ini.

Kepala BPS Sijunjung, Evi Junaidi, ketika dikomfirmasi mengatakan,” BPS tidak bisa dan tidak pernah mengintervensi data yang telah dikeluarkan oleh (Forum Konsultasi Publik) FKP yang ada di setiap nagari-nagari tadi, dan petugas BPS hanya menanyakan sesuai dengan data yang ada, hanya itu yang dilakukan tidak lebih dan tidak kurang,” ujar Evi Junaidi. (aciak)

Komentar Facebook
error: Konten Di Proteksi