memberitakan secara cerdas dan berimbang

BPS Sijunjung Bantah Sebagai Penyebab Data Penerima Bantuan PKH Kurang Akurat

104

Sijunjung,mediacerdas.com__Tak mau dituding sebagai penyebab data penerima bantuan PKH kurang akurat, Kepala BPS Sijunjung, yaitu Evi Junaidi, saat dikomfirmasi mediacerdas.com mengatakan,” Tugas BPS tersebut, bukan mendata by name, by address, BPS itu hanya mendata secara Makro, hanya sample saja, ujarnya.

Dengan banyak sample tersebut bisa estimasi. data tersebut bisa diambil dari data sensus penduduk, sensus ekonomi , sensus pertanian, jadi data itu memang banyak diambil dari sensus-sensus,”ujarnya lagi.

Data tersebut bisa saja dari data pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan, ini semua dari sektoral, termasuk data-data penduduk miskin, ini dari Dinas Sosial,” tambahnya.

Lebih jauh dikatakan Evi Junaidi bahwa,” Dari data itu semuanya, memang BPS tidak langsung menentukan cuman diserahkan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), nah tim inilah yang menangani lebih lanjut, artinya dari yang kita serahkan tersebut sebanyak 18 ribu, sesuai yang kita data tetapi yang diambil cuma 14 % dari 18 ribu yang kita didaftarkan, maka yang keluar hanya 12 ribu datanya dari pusat tersebut, dan ini sistemnya sudah terprogram dan otomatis, maka keluarlah data tersebut secara otomatis 14 %.” ucapnya.

Diterangkan lagi, bahwa diakhir tahun 2015 yang didata pihak BPS sampai 18 ribu Rumah Tangga, itupun sudah melalui penjaringan dibawah melalui FKP (forum konsultasi publik), jadi artinya yang lebih bertanggung jawab dengan data ini adalah FKP tersebut,” terangnya.

“Siapa-siapa masyarakat yang akan dapat atau yang akan menerima bantuan tersebut, dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh tim FKP ini, kemudian untuk diketahui oleh masyarakat bahwa yang menjadi tim dalam FKP ini anggotanya adalah Aparat Nagari, Sekretaris Nagari, dan Lembaga Nagari lainnya,” ujar Kepala BPS lagi kepada mediacerdas.com.

“Masalahnya tidak cukup sampai disitu saja, setelah keluar data dari TNP2K tersebut, kemudian dari yang 12 ribu itu ada yang mendapat bantuan Raskin, artinya dari yang 12 ribu tersebut tidak semua yang dapat Raskin, mungkin Raskin mereka dapat, tetapi PKH tidak dapat, sebab data itu sudah menjadi data sektoral,” ungkapnya.

Menjawab persoalan-persoalan yang muncul ditengah masyarakat tersebut, sekarang solusinya adalah minimal 1 kali dalam setahun data tersebut harus di update, inilah yang sedang di proses di Pemkab Sijunjung saat ini oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), didalamnya termasuk BPS dan Bappeda, yang ketuai langsung oleh Wakil Bupati, pokoknya nanti datanya diolah kemudian melalui Bupati yang di tanda tangani untuk disampaikan ke Kemensos RI. (aciak)

Komentar Facebook
error: Konten Di Proteksi